Perumahan Vs Demokrasi

Ilustrasi Perumahan (Foto: bumn.go. id)

JAKARTA - Adanya perbedaan antara realisasi pembangunan perumahan dengan kebutuhan perumahan di Indonesia (backlog) masih menjadi masalah hingga saat ini.

Anggota DPR Komisi V, Yoseph Umar Hadi mengatakan, rumah menjadi bagian penting karena dengan rumah memanusiakan manusia.

"Secara demokrasi tidak bisa mengikuti pemilu, karena tidak ada alamatnya (tidak punya rumah)," katanya saat pemaparan sarasehan Kemenpera di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Dia mengatakan, urusan rumah menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia mengklaim, DPR telah turut serta dalam mengatur hal tersebut.

"Sejumah UU telah berada di kita, tata ruang, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, rumah susun, tanah baru," jelasnya.

Namun, sejauh ini dia menilai pemerintah pusat belum bisa memberikan hasil yang membahagiakan dalam penyediaan perumahan tersebut. Dia menilai, hanya Kemenpera yang sudah memberikan komitmennya. Padahal, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat yang lain.

"Urusan rumah menjadi urusan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Karena menjadi sangat priortias kalau membicarakan kebutuhan perumahan," tandasnya.

Sumber : www.property.okezone.com/perumahan-vs-demokrasi

Cari RumahDijual Bekasi   ?? 

Kunjungi juga rumah123-asli.blogspot.com untuk lebih tau informasi rumah dan property