JAKARTA: Kota-kota besar membutuhkan konsep pembangunan properti yang berwawasan lingkungan, seiring dengan pemusatan penduduk yang makin mengental, angka kemiskinan yang tinggi dan iklim yang makin tidak bersahabat.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan kota-kota besar memerlukan pembangunan properti yang dapat menjadikan kota sebagai pendukung kehidupan saat ini dan di masa mendatang.
Bisnis properti yang semakin menggeliat di kota-kota besar, dengan ditandai pembangunan superblok, mal, dan berbagai jenis hunian, telah memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan lingkungan untuk dapat mendukung kehidupan masyarakatnya.
"Isu strategis yang perlu dipikirkan dalam pembangunan kota adalah semakin memusatnya penduduk yang tinggal di perkotaan, masalah lingkungan, dan perubahan iklim, tingginya angka kemiskinan, kebutuhan lahan terbuka hijau, dan pengendalian kawasan kumuh," ujar Menteri pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia.
Pada 2025 sekitar 68% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di pulau Jawa sehingga akan menimbulkan masalah baru dengan terjadinya daerah kumuh.
Apalagi, angka kemiskinan relatif tinggi, sehingga pada 2025 diduga akan terjadi ledakan daerah kumuh. Indonesia menempati urutan ke 111 dari 181 negara paling miskin, atau di bawah Singapura di urutan 23, Malaysia di urutan 66, dan Thailand di urutan 87.
Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Jakarta saat ini hanya memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) sekitar 9,6% dari wilayah yang ada. Padahal sebuah kota yang baik harus memiliki paling tidak 30% RTH.
Perkembangan kota sebaiknya diarahkan agar dapat menanggulangi segala isu strategis yang dikhawatirkan akan terjadi beberapa tahun ke depan. Penanggulangannya harus melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah, pengembang, maupun masyarakat.
Caranya, pertama dengan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pengelolaan limbah menggunakan teknik 3R. Setiap pembangunan juga harus disertai dengan ruang terbuka hijau sehingga akan meminimalisir dampak perubahan iklim.
Pemukiman kumuh juga dapat diatasi misalnya dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa). Anggarannya bisa berasal dari pemerintah, pengembang nantinya akan mendapat kemudahan izin membangun, masyarakat mendapatkan insentif sewa. Sehingga daerah kumuh dapat ditekan.
Pengelolaan air minum dan sanitasi juga menjadi prasyarat dalam membangun properti yang mendukung kehidupan kota. Nantinya diharapkan dengan pembangunan yang lebih terarah maka kota akan menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang baik pula bagi masyarakat yang tinggal didalamnya.
Pengen punya rumah sendiri? kini bukan hal yang susah. klik DISINI semua jadi mudah !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar