Suharso Monoarfa Angkat Bicara Soal Kisruh KPR Subsidi FLPP

Suharso Monoarfa (dok)

Jakarta - Sebagai penggagas lahirnya program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa angkat bicara seputar kekisruhannya.

Menurutnya kisruh BTN dengan pemerintah harus segera diselesaikan karena masyarakat lah yang dirugikan. Suharso juga berharap FLPP tak dihentikan. Alasannya, skema subsidi perumahan ini paling pas dilakukan oleh pemerintah daripada memakai skema subsidi konvensional karena dengan FLPP uang negara bisa bergulir lagi berbeda dengan skema subsidi konvensional akan habis jika sudah dicairkan.

"Inti dari FLPP, banyak yang masih tidak paham. FLPP itu menyediakan pembiayaan dengan bunga tetap dalam jangka waktu yang panjang yaitu 15 tahun, malah kalau bisa sampai 20, 25, 30 tahun," katanya kepada detikFinance, Senin malam (6/2/2012)

Sehingga menurutnya kisruh suku bunga kredit saat ini bukan lah pokok persoalan yang utama, namun bagaimana masyarakat bisa mendapat KPR dengan bunga tetap dan wajar, namun memiliki masa cicilan yang panjang. Sehingga masyarakat diuntungkan karena nilai cicilannya semakin lama bebannya berkurang, disaat bersamaan nilai asetnya akan terus bertambah.

Terkait suku bunga FLPP, ia mengilustrasikan perlu ada benchmark atau acuan yang bisa menjadi pegangan, Misalnya suku bunga surat utang negara saat ini sekitar 6,7% dengan tenor hingga 25 tahun. Pemerintah boleh saja menginginkan suku bunga FLPP rendah namun harus bisa diterima oleh hitung-hitungan bank penyalur FLPP.

"Pasar bisa menyediakan pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga yang mendekati surat utang negara, itu bisa menjadi benchmark katakankah selisih 1-2% misalnya bunga (FLPP) 8,25-8,75% itu masih wajar oleh sumber pembiayaan kita," katanya.

Suharso menuturkan, saat awal program FLPP bergulir pihak BTN sebagai penyalur fasilitas KPR subsidi menggunakan dana obligasi dengan tenor hanya 10 tahun dengan bunga sampai 9%. Jika dihitung berdasarkan pola penyaluran kredit secara konvensional tanpa campur tangan penempatan dana murah pemerintah di perbankan maka sukubunga kredit BTN bisa mencapai 11%.

"Waktu itu, saya pikir kita harus memperhitungkan APBN, saya masukan ke pembiayaan, agar bisa bergulir, sehingga yang merasakan banyak orang, itu lah awal FLPP dibentuk," katanya.

Seperti diketahui FLPP merupakan pola kerjasama pemerintah dan perbankan. Pemerintah menempatkan dana murah 60% di bank penyalur,. sementara perbankan 40%. Dari hasil kolaborasi itu menghasilkan suku bunga KPR yang lebih miring dari pasar, dengan tenor yang bisa 15 tahun, kelebihannya nasabah mencicil per bulannya dengan nilai cicilan yang tetap.

Semenjak bergulir akhir tahun 2010, bank penyalur seperti BTN mendominasi penyaluran program ini dengan tawaran bunga 8,15%. Namun pada periode 2012, pemerintah melalui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menghendaki bunga KPR lebih rendah hingga 5-6%. Pihak BTN merasa tak sanggup menuruti permintaan pemerintah bahkan mengancam mundur dari program ini.


Sumber : www.finance.detik.com/suharso-monoarfa-angkat-bicara-soal-kisruh-kpr-subsidi-flpp

Cari rumah..?? Propertykita Lebih banyak pilihanya...!!