Rumah susun bersubsidi (Foto: Dede Kurniawan/okezone)
"UUD mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Dan hal itu diperkuat dengan pasal 54 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menegaskan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Dengan kenaikan harga rumah subsidi, otomatis harga rusun subsidi sama dengan harga rusun komersial dan kian tidak terjangkau masyarakat MBR. Dengan demikian, backlog akan perumahan makin besar karena MBR tidak mampu membeli rumah dengan harga setinggi itu," papar anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Untuk itu, Yudi meminta pemerintah tidak menaikan harga rumah bersubsidi. Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menambah subsidi dan mempermudah proses subsidi rumah bagi MBR. Selama ini, subsidi perumahan bagi MBR dilakukan melalui program pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, dalam pelaksanaannya, FLPP juga tidak menunjukan hasil yang menggembirakan dalam mengurangi backlog perumahan.
Tahun 2010, program FLPP baru terserap untuk 20 ribu lebih unit rumah senilai sekitar Rp500 miliar dari anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun. Tahun 2011, Kemenpera mengklaim setidaknya telah menyalurkan FLPP untuk sekitar 99.699 unit KPR Sejahtera. Jumlah tersebut terbagi atas 99.574 unit rumah sejahtera tapak dan 125 unit rumah sejahtera susun.
Tahun 2012, Kemenpera juga menargetkan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan melalui kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sekitar 123.790 unit rumah. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemenpera telah mengalokasikan dana sekitar Rp4,7 triliun. Dana FLPP tersebut nantinya akan disalurkan untuk pembiayaan perumahan 122.790 unit rumah sejahtera tapak dan 1.000 unit rumah sejahtera susun.
Secara keseluruhan, alokasi dana FLPP selama tiga tahun terkahir (2010 - 2012) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Alokasi dana tersebut meningkat hampir lima kali lipat atau mencapai sebesar 13,69 triliun rupiah. Jika ditambah dana subsidi (yang kemudian berubah menjadi dana likuiditas pembiayaan perumahan) maka besarnya menjadi 21,62 triliun rupiah.
Sayangnya, penambahan anggaran itu seperti tak berbekas. Perlu pembuktian konkret apakah peningkatan alokasi dana RPJMN dapat berperan lebih efektif mengatasi angka kumulatif kekurangan perumahan. Sebab, faktanya, setiap tahunnya justru jumlah backlog bertambah lebih besar ketimbang realisasi pengadaan pembangunan perumahan.
Sumber : www.property.okezone.com/harga-rumah-naik-backlog-makin-tinggi
Cari rumah..?? Propertykita Lebih banyak pilihanya...!!
rumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewa rumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewarumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual ,apartemen disewa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar